- gibran periode 2024-2029 lengkap dengan tugasnya

Nama nama menteri, wakil menteri & pejabat kabinet merah putih prabowo

Tugas Menteri Dalam Pemerintahan

Menteri dalam pemerintahan Indonesia memiliki tugas yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara umum, mereka bertanggung jawab atas perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan di bidang yang ditetapkan sesuai dengan kementeriannya. Berikut adalah tugas-tugas utama seorang menteri dalam pemerintahan Indonesia:

1. Merumuskan dan Mengimplementasikan Kebijakan

Menteri bertanggung jawab atas perumusan kebijakan yang sejalan dengan visi, misi, dan program presiden. Kebijakan ini dirancang untuk menjawab tantangan atau masalah di bidang tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, atau lingkungan. Setelah kebijakan dirumuskan, menteri harus mengimplementasikannya di seluruh wilayah yang menjadi tanggung jawab kementeriannya.

2. Mengoordinasikan Program Kerja

Menteri harus memastikan bahwa program-program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik melalui koordinasi dengan lembaga atau unit di bawah kementeriannya, serta dengan kementerian atau lembaga lain jika diperlukan. Misalnya, Menteri Pendidikan dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan kebersihan dan kesehatan di sekolah-sekolah.

3. Memberikan Laporan kepada Presiden

Setiap menteri wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan program kerjanya kepada presiden. Laporan ini mencakup capaian program, tantangan, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan. Pelaporan ini memungkinkan presiden untuk memantau keberhasilan dan efektivitas kebijakan yang diimplementasikan di berbagai sektor.

4. Mengawasi dan Menilai Pelaksanaan Kebijakan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan juga merupakan tugas penting seorang menteri. Menteri harus memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai peraturan dan tidak disalahgunakan. Selain itu, mereka bertugas untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika ada kekurangan dalam pelaksanaannya.

5. Mewakili Pemerintah dalam Urusan Internasional (Jika Relevan)

Untuk kementerian yang berhubungan dengan luar negeri, seperti Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Perdagangan, menteri juga bertugas mewakili pemerintah dalam perjanjian, negosiasi, atau pertemuan internasional. Mereka bertanggung jawab menjaga hubungan baik dengan negara lain dan memperjuangkan kepentingan nasional dalam forum internasional.

6. Mengelola Anggaran Kementerian

Setiap kementerian memiliki anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Menteri bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan dengan efisien dan transparan, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Pengelolaan anggaran ini melibatkan perencanaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan secara berkala.

7. Menjalin Komunikasi dengan Masyarakat

Menteri juga memiliki peran untuk menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Mereka perlu memahami kebutuhan masyarakat dan menerima masukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Komunikasi ini penting agar kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran.

8. Meningkatkan Kerjasama Antar Lembaga

Menteri diharapkan bisa menjalin kerjasama yang solid dengan lembaga atau instansi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini penting dalam penyelesaian isu-isu yang melibatkan berbagai sektor, seperti penanggulangan bencana, yang membutuhkan koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Sosial, dan Dalam Negeri.

Itulah beberapa tugas menteri secara umum dalam pemerintahan.

Berikut Nama nama menteri Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 dari halaman resmi setneg

1. Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Agus Harimurti Yudhoyono,  Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:
6. Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
7. Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan;
8. Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara;
9. Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI;
10.  Sugiono, Menteri Luar Negeri;
11.  Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan;
12.  Nasaruddin Umar, Menteri Agama;
13.  Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum;
14.  Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM);
15.  Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
16.  Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan;
17.  Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
18.  Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
19.  Fadli Zon, Menteri Kebudayaan;
20.  Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan;
21.  Saifullah Yusuf, Menteri Sosial;
22.  Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan;
23.  Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
24.  Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian;
25.  Budi Santoso, Menteri Perdagangan;
26.  Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
27.  Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum;
28.  Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
29. Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
30.  Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi;
31.  Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan;
32.  Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital;
33.  Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian;
34.  Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan;
35.  Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan;
36.  Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
37.  Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional;
38.  Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
39.  Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara;
40.  Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
41.  Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
42.  Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal:
43.  Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi;
44.  Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
45.  Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata;
46.  Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
47.  Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:
48.  Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga;

 

Nama-nama pejabat yang tidak berada di bawah koordinasi oleh Kementerian Koordinator

1.  Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung;
2.  Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara;
3.  AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan;
4.  Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden;
5.  Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

 

Nama-nama wakil menteri negara dalam Kabinet Merah Putih Prabowo - Gibran periode 2024-2029

1. Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
2. Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
3. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
4. Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara;
5. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri;
6. Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri;
7. Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri;
8. Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri;
9. Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri;
10. Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan;
11. R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama;
12. Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum;
13. Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia;
14. Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
15. Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan;
16. Suahasil Nazara,  Wakil Menteri Keuangan;
17. Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan;
18. Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
21. Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
22. Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan;
23. Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan;
24. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial;
25. Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan;
26. Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
27. Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
28. Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian;
29. Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan;
30. Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
31. Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum;
32. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
33. Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
34. Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi;
35. Suntana, Wakil Menteri Perhubungan;
36. Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
37. Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital;
38. Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian;
39. Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan;
40. Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;
41. Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional;
42. Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional;
43. Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
44. Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
45. Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
46. Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara;
47. Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
48. Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
49. Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
50. Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi;
51. Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah;
52. Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata;
53. Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif;
54. Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
55. Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
56. Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan.

Kesimpulan

Tugas menteri dalam pemerintahan Indonesia sangat beragam dan mencakup berbagai aspek mulai dari perumusan kebijakan hingga pengawasan implementasi program. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang menteri bertanggung jawab kepada presiden dan bekerja sama dengan kementerian lainnya serta lembaga-lembaga negara untuk mencapai tujuan pemerintahan. Struktur ini memastikan bahwa setiap sektor dapat berjalan secara efektif dalam mendukung pembangunan nasional.

Tugas dan tanggung jawab menteri ini diatur dalam berbagai undang-undang, seperti UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang menjelaskan tentang hakikat kementerian, pembentukan, dan fungsi pokok kementerian dalam pemerintahan Indonesia.